Bogor, Inionline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono berhasil mengadvokasi kebutuhan masyarakat Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor terkait dengan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat sebanyak 20 unit dengan anggaran 17.500.000 rupiah per 1 unit penerimanya.
H. Supono yang juga mendatangi langsung para penerima program rutilahu Jabar ini mengatakan unsur swadaya masyarakat Desa Pasir Angin cukup kuat.
“Alhamdulillah dengan anggaran yang relatif terbatas begitu saya melihat kondisi dilapangan walaupun masih ada penyelesaian untuk beberapa tahapan, tetapi secara umum saya kira penerima manfaat ini seperti pak Udin dan pak Karta didampingi pak Kades kita melihat dilapangan ternyata nilai bangunan yang pastinya untuk sampai selesai ini lebih besar dari yang kita berikan,” ujar Supono, Senin (24/01/2022).
Oleh karena itu pastinya swadaya yang dilakukan dan program seperti ini sangat memberikan manfaat sekali kepada masyarakat dan kemudian sangat berguna.
“Rumah yang tadinya tidak layak huni nantinya pastinya akan lebih layak untuk dihuni dan tentunya memenuhi syarat-syarat sanitasi dan juga kebersihan lingkungan,” imbuh H. Supono.
Dirinya pun telah memikirkan untuk program yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi baik secara indeks per-unitnya maupun juga jumlah daripada penerima manfaat.
“Karena program Rutilahu ini ternyata sangat amat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kondisi sosial ekonomi yang dialami,” tukas H. Supono.
Merespon pencapaian advokasi H. Supono, Ismail selaku Kepala Desa Pasir Angin mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh legislator asal Kabupaten Bogor tersebut.
“Saya juga mewakili masyarakat Desa Pasir Angin selaku penerima manfaat program rutilahu yang diadvokasi oleh pak Supono selaku anggota DPRD Jawa barat mengucapkan terima kasih atas alokasi programnya sebanyak 20 unit,” kata Ismail.
Menurutnya akibat pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat desanya cukup membawa dampak negatif sehingga kedepan, dirinya berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa barat bisa meningkatkan nominal anggaran programnya serta kuota penerima program di setiap desa-desa di Jawa barat.
“Karena memang dari angka yang dialokasikan sekarang dibandingkan dengan kondisi fisik bangunannya dirasa masih sangat kurang namun berkat swadaya masyarakat semua bisa direalisasikan,” tutup Ismail.
