TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persatuan Guru Inpassing madrasah seJawa Barat meminta statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Sedangkan Inpassing merupakan proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru bukan PNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS yang tujuannya untuk tertib administrasi, pemetaan guru, serta kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka.
Sekretaris DPW PAN Jabar, Hasbullah Rahmad menyampaikan para guru yang datang ke DPW PAN Jabar mengeluhkan terkait honor mereka yang tak kunjung meningkat sejak 2011 sehingga meminta adanya perhatian dari pemerintah dari masalah ini.
"Perlakuan pemerintah terhadap guru madrasah inpassing kurang lantaran mereka ini bukan berada langsung di bawah pemerintah. Tetapi, seharusnya ada keadilan dari negara untuk menjadikan mereka P3K swasta statusnya," katanya, Senin (11/7/2022)
Tak hanya itu, Hasbullah juga menyampaikan keluhan lainnya dari guru inpassing ini ialah mengenai tes guru inpassing yang meminta adanya previlage atas pengabdian mereka yang sudah lama.
"Selaku Ketua Fraksi PAN mengimbau kepada pemerintah pusat untuk diadakan regulasi yang dapat menjamin perhatian khusus terhadap mereka ya minimalnya menjadi guru P3K. Sebab, disparistas P3K negeri dan swasta tidaklah jauh dan berlaku sama dari segala sisi. Ini bisa menjadi kecemburuan," katanya.
Hasbullah pun berharap ke depannya fasilitas pendidikan di sekolah swasta bisa lebih baik sebagaimana dalam UU nomor 23 tahun 2014.
"Perlakuan terhadap sekolah yang di bawah Kemenag dan Disdik itu haruslah equal. Sejauh ini sekolah yang di bawah Kemenag terasa tertinggal. Dan kami mengajak kepada pemkab untuk alokasikan pula APBD bagi guru-guru madrasah," ujarnya.
Pada intinya, Hasbullah berharap status guru madrasah bisa berubah karena mereka memiliki hak yang sama dengan guru lainnya.
Sebab, saat ini terlihat timpang antara guru madrasah dengan guru PNS.
"Kami juga inginkan supaya mutu pendidikan bisa lebih merata di Jabar ini sehingga perlu ada perlakuan yang sama. Pemerintah pusat harus punya kajian khusus untuk masalah ini dalam hal anggaran utamanya. Ini juga sebenarnya masalah lintas sektoral yang ada dalam beberapa kementerian, semisal Kemenag, Kemenpan RB, dan Kemendikbud," ucap Hasbullah.
