TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Desy Ratnasari, melakukan safari ke markas TNI Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, dan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa (28/9/2021).
Safari tersebut dilakulan dalam rangka menyinergikan program-program DPR RI dan PAN dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak pandemi serta vaksinasi di daerah terpencil.
Di lokasi pertama, Dessy disambut langsung oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Agus Subiyanto.
"Pangdam III/Siliwangi ternyata jauh dari kesan militernya. Sosoknya sangat sederhana dan membumi, bahkan tadi saat kunjungan ke Kodam III/Siliwangi sambutannya luar biasa," ujar Desy di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung.
Dalam pertemuan itu, Desy dan Agus membahas terkait vaksinasi di daerah terpencil dan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi.
"Khususnya di pelosok-pelosok, apalagi Pangdam III/Siliwangi terjun langsung dalam prosesi vaksinasi atau bahkan bantuan sosial tersebut. Baru-baru ini Mayjen Agus juga rela menempuh perjalanan dengan menggunakan motor trail ke perkampungan terpencil," katanya.
Selesai bertemu Pangdam, Desy kemudian berkunjung ke Mapolda Jabar.
Dia disambut Wakapolda Jabar, Brigjen Polisi Eddy Tambunan, dan Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rachman.
Dalam pertemuan itu, Desy membahas program-program PAN Jabar dan DPR RI yang akan disinergikan dengan Polri, khususnya di bidang UMKM melalui program UMKM Presisi yang baru-baru ini diluncurkan.
"Kami sudah ada kesepahaman dengan Polri khususnya Polda Jabar. Mudah-mudahan kesepahaman ini bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat Jawa Barat, kita akan dorong Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat untuk membantu UMKM di Jawa Barat," katanya.
Terakhir, Desy mengunjungi Kejati Jawa Barat dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana.
Sebagai anggota Komisi X yang satu di antaranya membidangi pendidikan, Desy juga siapkan kolaborasi dengan kejati.
Kolaborasi tersebut, kata dia, berupa pendidikan dalam bidang hukum yang akan diberikan pada masyarakat desa maupun pesantren. (*)
